KRIMINALISASI KPK, SEBUAH TINJAUAN KEDEPAN SETELAH REKAMAN SADAPAN DIPERDENGARKAN

cicak

Minggu-minggu ini ada suatu drama menarik menghiasi berita di media-media kita. Kasus 2 anggota KPK non aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dimana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan ditahan. Tidak tanggung-tanggung penahanan sejak hari Jumat 30/10 tersebut di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Bogor (seperti teroris saja).

Reaksi mengalir deras. LSM, elemen masyarakat dan banyak kalangan menentang hal tersebut. Bagaimana tidak, masyarakat kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga apapun di negeri ini terhadap penanggulangan korupsi kecuali KPK. Dalam hal ini KPK yang dipandang sebagai “pahlawan penegakan korupsi” kok malah menjadi bulan-bulanan lembaga lain. Apalagi ada ungkapan bernada marah dari Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duaji dengan istilah serem “cicak” KPK pasti akan dilumat “Buaya” Polisi. Susno rupanya kesal karena mengetahui telepon pribadinya disadap oleh anggota KPK.

Belum lagi dengan dakwaan dari kepolisian dan kejaksaan yang terkesan “berubah-ubah” … terutama untuk alasan agar dilaksanakan penangkapan kepada Bibit dan Chandra tersebut. Suatu ketika dianggap melakukan penyuapan, suatu ketika dikatakan pemerasan dan terakhir malah supaya tidak mempengaruhi opini publik. memang semuanya ada dasar hukumnya di sistem hukum kita sampai tentang pencegahan agar tidak mempengaruhi opini publik (pasal tentang perbuatan menghasut dan pencemaran nama baik). Tapi ya apa pas untuk orang-orang seperti Bibit dan Chandra yang notabene eks anggota lembaga yang terhormat?

Inilah yang membuat opini masyarakat terkesan “mengharu biru” dalam kasus ini. Untung Presiden segera tanggap sampai membentuk TPF (Tim Pencari Fakta) Independent tersendiri untuk mengkaji dan merekomendasi presiden tentang apa yang perlu diambil. Hasil cukup baik, terutama setelah sidang Mahkamah Konstitusi hari Selasa (3/10) yang akhirnya memperdengarkan tentang “hasil sadapan telepon” pihak-pihak atau kaki tangan pihak-pihak yang tersangkakan terkait… TPF merekomendasikan agar Bibit dan Chandra diadakan penangguhan penahanan hari itu juga. Bibit dan Chandra akhirnya bisa dilepas dari tahanan malam itu juga.

Di lain segi kasus ini menjadi sekali lagi tontonan yang transparan tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga terutama yang terkait dalam sistem peradilan kita. Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mempunyai wewenang yang sama dalam sistem peradilan kita untuk mengadakan penyidikan perkara korupsi. Overlapping wewenang di lapangan yang sepenuhnya belum tuntas menyebabkan bahwa sebenarnya kasus seperti ini sebenarnya bisa diramalkan akan terjadi sebelumnya. Ketiganya punya wewenang kuat dalam penyidikan, tapi bagaimana aturan main bersama menyangkut saling mengawasi… kan memang terkesan belum jelas.

Mungkin meman ini salah satu kelemahan kita di Republik Indonesia tercinta ini. Kita bisa membentuk ribuan aturan, membentuk ratusan lembaga tetapi bagaimana aturan mainnya kita kadang kurang bisa memikirkannya dengan baik. Atau mungkin aturan main-aturan main tersebut kurang bisa mengantisipasi potensi konflik yang ada. Apalagi jika potensei konflik tersebut terkesan menyinggung rasa keadilan publik.

Kalau dilihat dari segi logika sebenarnya yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan itu lumrah menyangkut semua perkara kriminal. Di mata hukum semua orang tidak bisa kebal hukum apapun wewenangnya. Anggota KPK, Presiden bahkan Ketua Lembaga-lembaga tinggi negarapun tak mungkin lepas dari jerat hukum jika terbukti bersalah.

Ada satu pertanyaan menggelitik memang yang terngiang jauh sebelum kasus Bibit-Chandra bahkan kasus Antasari sebelumnya; Kalau ada anggota KPK terlibat kasus yang disangkakan korupsi, siapa yang berhak melakukan penyidikan : KPK sendiri, atau polisi dan jaksa? Dan sekarang terbukti sangkaan terhadap Bibit dan Chandra memang murni masalah korupsi (beda dengan masalah Antasari yang murni kriminal)!

Cuma, ya lagi-lagi cuma kembali lagi jika orang disangkakan sesuatu tanpa dasar kuat ya begini ini jadinya, siapa yang mengikuti terusik rasa keadilannya. Apalagi melihat bahwa mereka-mereka yang benar-benar sudah terdakwa dan berusaha menyuap malah belum ditangkap atau malah lari ke luar negeri. Bukankah dalam kasus suap baik penyuap dan yang menerima suap harus mendapat perlakuan sama yaitu ditangkap? Inilah penyebab dalam kasus ini terkesan adanya “kriminalisasi” atau terkesan dengan sengaja membuat tersangka terjerat hukum dengan alasan atau motif yang “dibuat” kemudian.

Oke sekarang kita memikirkan kedepan. sekali lagi media massa negeri kita yang demikian transparan betul-betul bisa lagi membuktikan fungsinya sebagai fungsi kontrol masyarakat. Masyarakat menilai karena semua mereka punya nurani dan logikanya sendiri. Mereka mungkin menentukan dengan berakibat langsung atau bahkan juga menentukan tanpa efek apapun. Untuk yang pertama itu yang kita harapkan tetapi untuk yang kedua ya kalau itu nanti yang akan terjadi ya kita sebenarnya sama-saja.

Sebagai momentum, kasus Bibit dan Chandra ini memang momentum besar. Bagaimana efeknya menyebabkan lembaga-lembaga peradilan yang ada terpaksa “menelanjangi habis” diri dan sistemnya demi alasan keterbukaan informasi terhadap publik. Belum lagi KPK jika terbukti nanti Bibit dan Chandra korupsi, terpaksa nanti harus memikirkan kembali sistem pemeriksaan internalnya akan potensi anggotanya sendiri melakukan korupsi. Belum lagi presiden dan MK yang membuat terobosan cukup positif untuk kasus.

Tetapi momentum ini jelas akan menjadi mubasir ketika hasil akhirnya masih lagu lama : uangnya tidak kembali sementara terdakwanya lari keluar negeri. Kita jadi ingat Edi Tansil dan Hendra Raharja dulu, uang dan orangnya kabur… Tantangan ke depan : tentang kasus Bank Century bagaimana misalnya.

Sekali lagi masyarakat menunggu, seperti lebih dari 700.000 lebih orang di Facebook mendukung Bibit dan Chandra pada hari Selasa (sebelum dilepasnya mereka dari penahanan). Momentum yang besar ini harus dijaga agar semua kita dan lembaga-lembaga yang ada di republik ini makin berkomitmen di bidang penegakan dan keadilan hukum. Kita sekarang sementara mendapat jaminan bahwa keadilan yang disuarakan dengan “lantang” akan didengar di tingkat pucuk-pucuk pimpinan negeri ini. Tinggal kita mengawasinya secara bersama kedepan agar makin maju. Kuncinya adalah menegakkan transparansi atau keterbukaan, sehingga semua yang salah dan benar dapat ditarik garis yang makin lurus.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: