• Top News

  • Pembaca online

  • BERITA PANGGILAN

    Kepada, Hermawan Susilo Wanto

    Dusun Ngaren RT 05 RW 05 Desa Monggot Kecamatan Geyer

     Kabupaten Grobogan

    akrab dengan panggilan mas wawan, kontributor Fakta12 untuk Wilayah Kabupaten Grobogan, dimohon untuk ke kantor redaksi.  Terima kasih

     

  • KALENDER

    Desember 2009
    S S R K J S M
    « Nov   Jan »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Informasi Penting

  • ISTIBANK

  • Search Engine Optimization SEO

  • Lowongan Kerja Klik disini :

    Sarana berbagi informasi dunia kerja dan dunia usaha
  • peta SURAKARTA

    coba download disini !
  • Peta YOGYA

  • Peta SEMARANG

    download disini !
  • Komentar Publik

    Dinoto di Kuota 20 Persen Dianggap Rugik…
    Mochammad di Kuota 20 Persen Dianggap Rugik…
    Qiuh-qiuh di BAIKKAH LUNA DIJERAT UU-ITE…
    karno di SENO SAMUDRO-AGUS PURMANTO BUP…
    Dedhy Kasamuddin di DEMO SRAGEN AKHIRNYA RICU…
    vino g utomo di SHELTER MULAI DIGARAP, DIPERKI…
    vino g utomo di RUTE BRT SURAKARTA
    SHELTER MULAI DIGARA… di RUTE BRT SURAKARTA
    Hilmy Khoiri di 42 TEWAS AKIBAT LAKALANTAS DI…
    Hilmy Khoiri di 42 TEWAS AKIBAT LAKALANTAS DI…
  • google NEXIAN

  • SIMPLE PLACE

    SIMPLE PLACE

  • News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
  • PlanetBlog - Komunitas Blog Indonesia
  • Add to Technorati Favorites
  • Iklan

MK KATAKAN RPP PENYADAPAN TIDAK PERLU

Hakim Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (MK) tidak perlu ambil pusing terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. RPP tersebut dinilai masih di bawah undang undang.

“Tapi saya berpendapat RPP Penyadapan tidak perlu,” ujarnya saat menerima aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi LSM di Gedung MK, Senin (14/12).


Dia menganggap sekarang ini KPK tengah dikeroyok oleh semua pihak termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan. “Saya tidak perlu menyebutkan siapa yang mengeroyok,” ungkapnya.

Dia menjelaskan RPP Penyadapan tidak perlu karena penyadapan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikian, terutama dalam kasus korupsi seperti yang ditangani KPK. Selain itu jika prosedur penyadapan kasus korupsi semakin panjang, maka bisa berakibat para koruptor mempunyai kesempatan untuk melarikan diri keluar negeri sebelum ditangkap. Penyadapan KPK juga sifatnya khusus. Penyadapan merupakan tindakan projustisia yang tidak bisa diatur oleh Menkominfo. “Kalau PP-nya keluar, KPK tidak tunduk terhadap itu,” katanya.

Dia menyatakan alasan pemerintah mengeluarkan RPP itu juga tidak logis. Dalih pemerintah supaya tidak terjadi saling sadap antarinstitusi tidak jelas.
Dia menjelaskan, lembaga pemberantasan korupsi di negara lain semua diberi kewenangan untuk menyadap. RPP yang mengatur tidak boleh membonsai kewenangan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, karena KPK sudah diatur dalam undang-undang. “Namun demikian kami tidak bisa untuk mengingatkan pemerintah karena itu bukan kewenangan kami,” jelasnya.

(dari berbagai sumber)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: