KASUS CENTURY SETELAH PENYEBUTAN NAMA OLEH BEBERAPA FRAKSI PANSUS

Akhirnya salah satu fase yang ditunggu-tunggu dari kerja Pansus Century DPR RI telah dilewati. Fase tersebut dimana pemandangan akhir fraksi-fraksi dalam tubuh pansus DPR telah dibacakan. Ada yang keras dimana 4 Fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKS dan Hanura tegas menyebut nama siapa yang bertanggung jawab dalam kasus Century ini. Ada pula yang santun tidak menyebut nama yaitu sisa 5 fraksi lainnya P Demokrat, PAN, PPP, PKB dan Gerindra.

Bagaimana hasil akhir dari kasus Century sendiri sebenarnya masih beberapa tahap lagi. Dalam hal ini mari coba kita bahas kira-kira bagaimana  kemungkinan-kemungkinan skenario akhir kasus ini dan bagaimana pula implikasinya kepada perpolitikan nasional.

Pandangan akhir fraksi-fraksi Pansus Century DPR berlangsung dari kira-kira 20.00 WIB hari Selasa (23/2) sampai dinihari Rabu (24/2) jam 02.00. Perlu juga dicatat dalam pandangan akhir tersebut hampir semua fraksi kecuali P Demokrat dan PKB secara jelas menyatakan adanya penyimpangan kebijakan BI dan lembaga Keuangan negara lainnya dalam  Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang totalnya akhirnya mencapai sekitar Rp. 6,7 Trilyun tersebut.

Hanya perbedaan sedikit terlihat ketika membahas apakah definisi “berdampak sistemik” yang sebenarnya sebagai dasar utama penggelontoran dana FPJP dan PMS oleh Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bentuk kesalahan kebijakan ataupun tidak. Dalam hal ini skornya 6 : 3 dimana  6 (PDIP, Golkar, PKS, PPP, Gerindra, Hanura) tegas menyatakan kesalahan kebijakan sementara 3 (P Demokrat, PAN dan PKB) menyatakan bukan.

1 hal lain yang terungkap bahwa semua fraksi jelas mengakui bahwa manajemen bank Century serta pemilik saham mayoritasnya telah telah melakukan kejahatan perbankan jauh sebelum bank Century lahir sampai setelah diubah namanya sebagai bank Mutiara sekarang.

Ada hal menarik lainnya yang terungkap di akhir pandangan fraksi tersebut ketika pemapar terakhir dari Fraksi Hanura Akbar Faisal membacakan temuan lain yang mengejutkan dimana fraksi ini menduga atau mensinyalir adanya dana tertentu dari Bank Century yang mengalir ke salah satu Tim Sukses salah satu kontestan Pemilihan Presiden 2009 yang baru lalu. Sehingga rekomendasi dari fraksi Hanura menambahkan perlunya pengusutan dana kampanye pemilu 2009 yang lalu tersebut supaya clear terang benderang. (mengenai ancaman kepadanya dan anggota Pansus lainnya baca disini)

Kesimpulan yang bisa didapat dari hasil pandangan akhir fraksi-fraksi tersebut bisa mulai menjelaskan kira-kira skenario apa yang terjadi setelah ini. Proses hak angket kasus Century yang melahirkan Pansus ini terlihat memang berbeda dengan pansus-pansus sebelumnya karena hasil terlihat lebih berbobot. Disini terlihat anggota pansus tidak mau “menjatuhkan harga dirinya” tergadai dengan kepentingan politik sesaat minimal di tingkat Pansus.

Kalau nanti di tingkat sidang paripurna DPR yang digelar 2 Maret mendatang hasil akhirnya “berbeda” lagi ya siapa tahu? Tapi apakah semua 500 lebih anggota Senayan itu akan bisa “tergadai” semua setelah pandangan akhir fraksi-fraksi yang sudah terang benderang begini? Artinya kemungkinan tanggal 2 Maret tersebut tetaplah DPR akan memberi rekomendasi kepada pihak-pihak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran kriminal baik pelanggaran aturan perbankan dan dugaan korupsi yang terjadi.

Peluang Boediono dan Sri Mulyani

Proses di DPR sendiri yang hanyalah sebatas proses politik sehingga baru berupa penyelidikan. Proses hukum berikutnya oleh aparat penegak hukum harus dilakukan, untuk menindak lanjuti sehingga sampai tahu siapa sebenarnya bersalah secara hukum.

Peluang Boediono untuk dinyatakan terlibat secara hukum dalam hal ini lebih besar dari Sri Mulyani karena posisi beliau sebagai Gubernur BI. Posisi ini menyebabkan dia bertanggung jawab penuh dari judgement sistemik, pengaliran dana, misjudgment kriteria bank gagal yang perlu diberikan FPJP, sampai penggelontoran FPJP dan PMS itu sendiri. Malangnya lagi dia adalah bagian KSSK dan KK yang menjadi otoritas tertinggi kebijakan-kebijakan tersebut.

Peluang Sri Mulyani sendiri kelihatannya lebih kecil disangkut-pautkan. Misjudgmentnya hanyalah definisi berdampak sistemik tersebut serta kemungkinan kurang koordinasinya dia kepada bosnya presiden atau pejabat presiden waktu itu atas kebijakan cepat yang diambilnya. Walau dia juga masuk dalam otoritas KK dan KSSK tetapi misjudgment yang dibuatnya lebih kecil karena dia tidak mendapat informasi yang cukup tentang  keadaan sebenarnya pihak yang akan dibantu (baca Century).

Perbincangan dia dengan mantan Wapres Jusuf Kalla di Oktober 2009 dimana dikatakan Jusuf Kalla bahwa Sri Mulyani merasa “tertipu” menggelontorkan dana sampai sebesar itu mungkin menjadi pertimbangan banyak fraksi anggota pansus. Sisi ini memang masuk diakal.

Tetapi dari sisi ketata negaraan Boediono dengan Sri Mulyani berbeda. Posisi pak Boed sebagai Wapres sekarang jelas lebih “kebal” terhadap proses hukum minimal sampai 5 tahun mendatang. Sementara Sri Mulyani yang hanya menteri jelas dalam hal ini lebih rendah.

Tetapi jangan lupa dalam hal ini masih ada fatwa MK. Jika sampai nanti aparat penegak hukum karena terikat konstitusi menjadi enggan memproses Boediono, maka langkah logis dari anggota-anggota DPR yang ingin proses ini terus pasti akan meminta MK menguji materi tentang perlu tidaknya seorang Presiden/Wapresnya diproses hukum selama masa jabatannya. Dan Mahfud MD sebagai ketua MK disini kemungkinan besar akan membuat kejutan.

Kesimpulan Akhir

Dari analisa terhadap hal-hal diatas maka ada 3 skenario kemungkinan yang bakal terjadi sebagai babak akhir kasus Century ini. Skenario ini teriri dari skenario ini terdiri dari skenario maksimal, menengah dan skenario minimal.Maksimal diukur dari tingkat kepuasan masyarakat luas melihat sebuah keadilan ditegakkan.

1. Skenario Maksimal

Dalam skenario ini semua yang diinginkan masyarakat terjadi. Boediono dan Sri Mulyani dinyatakan bertanggung jawab oleh rapat paripurna Pansus. Proses politik di DPR menuju penggunaan hak Interpolasi DPR yang bisa berujung mosi tidak percaya  dan upaya pemakzulan (impeachment).

Konsekuensinya segera dilaksanakan proses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. KPK memproses dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi baik dalam proses bailout maupun dalam penggunaan dana bailout.

Sebelum proses interpolasi berlangsung, konsekuensi logisnya Sri Mulyani mengundurkan diri  atau di non aktifkan untuk menjalani proses hukum. Sementara proses uji materi boleh tidaknya seorang wapres diproses hukum selama menjabat menyebabkan Boediono mengundurkan diri baik secara pribadi ataupun didesak oleh Presiden SBY sendiri (coba lihat Inilah.com disini : Mengapa SBY Mendadak Panggil Boediono?).

Dilain pihak DPR membentuk tim pengawas khusus bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK menelusuri hingga tuntas aliran siluman bail out century sampai ke akar-akarnya. Demikian juga DPR akan menyetujui agar manajemen bank Mutiara (bekas bank Century, red) harus bertanggung jawab menyelesaikan rekening-rekening nasabah yang tertipu oleh bank Century lewat reksa dana fiktifnya Antaboga itu.

Dalam hal ini semua senang (everybody happy), pemerintahan SBY walau tanpa Wapres melanjutkan roda pemerintahan tanpa terganggu apa-apa lagi karena semua yang mengganjal telah hilang. Adanya Partai oposisi mulai bisa diterima dan dihargai masyarakat sebagai penyeimbang dan pengontrol jalannya pemerintahan. Sementara partai-partai koalisi bisa terus bekerjasama tanpa didasari sikap saling curiga dan prasangka (koalisi kembali sinergis).

Skenario Menengah

Dalam skenario ini rapat paripurna DPR menyatakan baik Sri Mulyani maupun Boediono dinyatakan bertanggung jawab. Tetapi dalam proses hukum di kepolisian dan kejaksaan Sri Mulyani dinyatakan tidak bersalah. Dalam paripurna berikutnya yang bertujuan apakah DPR memerlukan penggunaan hak interpolasi atau tidak dimenangkan oleh yang tidak menginginkan penggunaan hak tersebut. Secara otomatis pihak MK juga menolak uji materi tentang boleh tidaknya seorang wapres diproses huku selama masa jabatan.

Pejabat yang diproses hukum cuma level dibawah menteri dan Gubernur BI, sehingga dalam pengadilan nantinya hingar-bingar yang terjadi memberi catatan-catatan di masyarakat awam tentang adanya ketidak adilan (yang diadili hanya yang kecil sementara yang besar dibiarkan tanpa pertanggung jawaban).

Dilain pihak DPR tetap membentuk tim pengawas khusus bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan KPK menelusuri hingga tuntas aliran siluman bail out century sampai ke akar-akarnya. Demikian juga DPR akan menyetujui agar manajemen bank Mutiara (bekas bank Century, red) harus bertanggung jawab menyelesaikan rekening-rekening nasabah yang tertipu oleh bank Century lewat reksa dana fiktifnya Antaboga itu.

Resistensi walau kecil tetapi tetap ada. Terutama di kalangan partai-partai koalisi. Kompensasi atas masih digunakannya Sri Mulyani pasti besar terutama dari Golkar yang terlihat Ketua Umum punya sedikit masalah dengan ibu menteri.Tarik menarik “dagang sapi” ini ke depannya bisa merongrong jalannya koalisi.

Kredibilitas MK mungkin sedikit dipertanyakan awam, walau secara keseluruhan tidak membuat kinerjanya menjadi mandul. Partai oposisi makin dihargai masyarakat sebagai penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan. Tetapi  sesuatu yang jelas semua partai politik di Senayan kecuali mungkin Demokrat dan PKB menjadi selalu “menunggu-nunggu kesempatan”  lainnya kasus seperti Century ini untuk makin mengkerdilkan  kredibilitas Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014. Koalisi menjadi sedikit “pincang” dan “rawan goncangan”.

Skenario Minimal

Skenario ini adalah skenario yang agak menakutkan, dimana yang terjadi di rapat paripurna DPR kesimpulan pandangan akhir pansus “dikhianati” lewat voting yang berujung berbeda; Boediono dan Sri Mulyani dianggap tidak bertanggung jawab. Hal ini mungkin akibat lobby-lobby intensif jual beli “politik dagang sapi” yang terjadi sebelum voting.

Masyarakat yang merasa ada ketidak adilan di depan hukum yang dipertontonkan parlemen terus menggelar kegiatan ekstra parlementer seperti aksi-aksi demo jalanan yang makin lama menjurus anarki. Ini karena DPR akhirnya kembali lagi hanya mengkhianati pansusnya yang bekerja cukup baik tersebut.

Apakah pemerintahan bertahan ? Kemungkinan bertahan cukup besar…tetapi kemungkinan korban berjatuhan akibat anarkisme yang tak terkendali bisa mengembalikan kita ke masa otoriter 12 tahun sebelumnya. Itu karena rakyat seperti kehilangan tempat mengadu lagi karena parlemennya jelas-jelas masih bisa “terbeli”.Sementara pemerintahan yang terongrong secara akut jelas akan bertindak semakin represif agar “kerusakan” legitimasi yang terjadi tidak terlalu melebar.

Akibatnya mungkin saja pers bebas menjadi tinggal kenangan….Padahal pers bebas adalah benteng terakhir ketika semua fungsi kontrol politik yang ada mengalami kebuntuan dan atau terkunci.  Semoga hal ini jangan sampai terjadi.

(AWA, Pemimpin Redaksi Fakta12)

Satu Tanggapan

  1. Dari ketiga skenario tersebut….skenario minimal yang paling mengerikan…semoga saja para pejabat elit politik yang ada di Indonesia ini masih mengikuti bisikan hati nurani……..jangan sampai terjadi seperti kasus prita..ketika terjadi ketidakadilan….gelombang rakyat langsunglah yang secara otomatis terbentuk dan menghantam mereka sampai titik penghabisan….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: