PUBLIC HEARING PERDA PASAR SOLO 2010, PERLU PEMANTAPAN BENTUK KONKRIT PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Solo, Fakta12

Terkait makin dekatnya dateline penyusunan Raperda Pengelolaan & Perlindungan Pasar Tradisional, maka Pansus Pengelolaan Pasar DPRD Solo tersebut pada Kamis (25/2) menggelar public hearing (dengar pendapat) kepada kalangan-kalangan stakeholder bersangkutan. Rapat digelar di gedung DPRD Karangasem, Solo dan berlangsung mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Rapat sendiri dipimpin dan dimoderatori langsung oleh Ketua Pansus Ibu Chumaeson (Fraksi Demokrat). Sementara Wakil Ketua Abdullah A.A. (Fraksi Nurani Indonesia) bertindak mewakili Pansus menanggapi usulan-usulan dari para stake holder.

Hadir dalam acara public hearing jajaran Dinas Pengelolaan Pasar yang dipimpin langsung Kadinas Subagyo, LPMK se Solo, Paguyuban-paguyuban Pasar Tradisional se Solo, Wakil dari Partai-partai politik, Akademisi dan Tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam sejarahnya Raperda ini hanya mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional. Tetapi dalam perjalanannya dengan manis, atas desakan stakeholder terutama Paguyuban Pasar Tradisional dan PAPATSUTA ditambah dengan aturan mengenai perlindungan pasar tradisional juga.

Walau dari draft rancangan yang diajukan dalam penyusunannya telah bekerja sama dengan Tim 11 dari Paguyuban Pasar Tradisional Solo dan PAPATSUTA (mencakup 42 pasar tradisional), dari public hearing itu sendiri terlihat masih banyak penyempurnaan yang harus dilakukan sebelum penetapannya. Banyak masukan agar Pansus mempertajam tentang bentuk konkrit perlindungan terhadap pasar tradisional. Apalagi sekarang persaingan antara tradisional terhadap yang modern semakin sengit setelah retail-retail modern memasuki kampung-kampung. Hal ini terungkap minimal dari M. Sungkar (LPMK Kedunglumbu, Pasarkliwon), Faizul Kirom (Pengurus PAPATSUTA dan Tim 11) dan Tokoh masyarakat Joko Trisno Widodo.

M. Sungkar mengungkapkan draft baru mengatur permasalahan pasar tradisional secara detail tetapi terkesan belum mendetail mengenai perlindungannya terhadap serbuan pasar dan retail modern. Faizul Kirom sendiri menyatakan dengan tegas bahwa 80% pengelolaan pasar tradisional tercover sementara perlindungannya baru 20% sisanya. Dia sendiri malah mengusulkan 2 Bab tambahan khusus yang mengatur masalah bentuk perlindungan itu.

Secara spesifik Faizul Kirom menyatakan bahwa bentuk perlindungan pasar tradisional adalah fisik dan non fisik dengan acuan utama kepada keunikan pasar tradisional dan penjaminan persaingan yang sehat di kalangan mereka. Sebagai bentuk akhirnya adalah pembatasan pertumbuhan fisik pasar modern, pembatasan waktu beroperasi mereka dan optimalisasi peran dan fungsi pasar tradisional yang telah ada. “Yang terpenting dalam Raperda harus ada keberpihakan yang jelas kepada Pasar Tradisional, kalau tidak, maka persaingan yang terjadi sekarang jelas akan melumatkan dan menghancurkannya,” lanjut Faizul.

Sementara usulan lain yang mengemuka adalah masalah pengaturan dan pengendalian pedagang oprokan, legalitas pedagang, pengelolaan parkir pasar dan bagaimana menyisihkan sebagian retribusi pasar untuk penjaminan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pasar. Dalam hal ini Abdullah A.A sebagai wakil Pansus menyatakan bahwa kedepan pedagang oprokan akan diatur dan dikendalikan dengan pendataan dan pemberian KTPP khusus bagi mereka. Dengan KTPP maka diharap pedagang oprokan akan dibatasi dan diberi tanggung jawab serta ditata agar tidak saling bersaing tidak sehat melawan pedagang yang mempunyai kios dan Los sendiri. Sementara kedepan lanjut Abdullah untuk pedagang kios dan los yang berlaku hanyalah SHP dimana nanti akan ada pembatasan kepemilikan SHP sebagai wujud keadilan berusaha.

Adanya indikasi pengelolaan parkir ke depan akan dikelola sendiri oleh pengelola pasar secara tersendiri sebagai konsekuensi pengaturan akibat draft Raperda ini, Abdullah mengatakan bahwa ini baru wacana yang berkembang. “intinya adalah agar pengelolaan parkir tersebut diharap makin memberikan masukan PAD daerah dan bukan makin semrawut,” lanjutnya.

Abdullah juga menambahkan perlunya analisa khusus tersendiri oleh Pemkot dan DPRD ke depan tentang prosentase pendapatan retribusi pasar yang layak disisihkan untuk biaya maintenance (pemeliharaan) suatu pasar itu sendiri.

Pada Akhir acara public hearing, baik Ketua maupun Wakil Ketua Pansus Pengelolaan Pasar menyatakan perlunya diadakan pertemuan khusus kembali antara Pansus dan Tim 11 untuk membahas draft akhir Raperda ini terutama menyangkut pasal-pasal yang perlu perbaikan. Demikian juga dengan Bab-bab khusus yang spesifik membahas tentang bentuk konkrit perlindungan terhadap pasar tradisional. Dijadwalkan pertemuan pembahasan lanjutan itu diadakan Senin (1/3) juga di gedung DPRD Karangasem. Proses berikutnya adalah sinkronisasi draft Raperda antar anggota Pansus sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk pengesahannya.

(AWA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: