• Top News

  • Pembaca online

  • BERITA PANGGILAN

    Kepada, Hermawan Susilo Wanto

    Dusun Ngaren RT 05 RW 05 Desa Monggot Kecamatan Geyer

     Kabupaten Grobogan

    akrab dengan panggilan mas wawan, kontributor Fakta12 untuk Wilayah Kabupaten Grobogan, dimohon untuk ke kantor redaksi.  Terima kasih

     

  • KALENDER

    Juni 2010
    S S R K J S M
    « Mei   Jul »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • Informasi Penting

  • ISTIBANK

  • Search Engine Optimization SEO

  • Lowongan Kerja Klik disini :

    Sarana berbagi informasi dunia kerja dan dunia usaha
  • peta SURAKARTA

    coba download disini !
  • Peta YOGYA

  • Peta SEMARANG

    download disini !
  • Komentar Publik

    Dinoto di Kuota 20 Persen Dianggap Rugik…
    Mochammad di Kuota 20 Persen Dianggap Rugik…
    Qiuh-qiuh di BAIKKAH LUNA DIJERAT UU-ITE…
    karno di SENO SAMUDRO-AGUS PURMANTO BUP…
    Dedhy Kasamuddin di DEMO SRAGEN AKHIRNYA RICU…
    vino g utomo di SHELTER MULAI DIGARAP, DIPERKI…
    vino g utomo di RUTE BRT SURAKARTA
    SHELTER MULAI DIGARA… di RUTE BRT SURAKARTA
    Hilmy Khoiri di 42 TEWAS AKIBAT LAKALANTAS DI…
    Hilmy Khoiri di 42 TEWAS AKIBAT LAKALANTAS DI…
  • google NEXIAN

  • SIMPLE PLACE

    SIMPLE PLACE

  • News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
  • PlanetBlog - Komunitas Blog Indonesia
  • Add to Technorati Favorites
  • Iklan

ADA PERUBAHAN PERATURAN BUPATI UNTUK PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL 2010

Sukoharjo, Fakta12

Pengajuan Bantuan Sosial (Bansos) tahun ini wajib menyertakan tanda tangan ketua RT setempat. Hal ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Perbup itu dibuat dalam rangka meminimalisasi penyimpangan penggunaan Bansos oleh masyarakat. Memang pencairan Bansos sekarang ini syaratnya memang lebih rumit. Kalau tahun sebelumnya pengajuan hanya diwajibkan menyertakan tanda tangan lurah dan camat, sekarang ini harus menyertakan tanda tangan RT di bagian mengetahui, dikutip seperti pernyataan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Agus Santosa sesusai dijumpai wartawan. Terkait Bansos, Agus menjelaskan, saat ini pihaknya mensinyalir terjadi banyak pelanggaran di lapangan.

“Pelanggaran Bansos sekarang ini sangat marak dan cenderung disalahgunakan masyarakat untuk mengajukan Bansos fiktif. Oleh sebab itu agar keadaan seperti ini tidak terjadi terus-menerus, mulai sekarang kami wajibkan warga menyertakan tanda tangan RT dalam proposal. Mengapa, sebab kami anggap RT yang paling tahu kondisi di lapangan,” paparnya. Dalam Perbup itu diatur warga harus menyertakan tanda tangan RT dalam proposal yang diajukan melalui DPPKAD. (sp/es)

Iklan
%d blogger menyukai ini: